Gemercik News-Universitas Siliwangi (09/12). Lokasi pemilihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Siliwangi (Unsil) kembali menuai keluhan. Sejumlah mahasiswa mengaku bahwa beberapa lokasi sudah terisi bahkan sebelum sesi pemilihan resmi dibuka. Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat KKN Unsil, Wildan Dwi Dermawan, S.E., M.Ak., Ak., CA., menjelaskan bahwa sebagian mahasiswa mendapat fasilitasi berkaitan dengan keadaan tertentu, termasuk kondisi kesehatan yang membutuhkan rawat jalan.
“Kalau misalkan ada mahasiswa yang sakitnya parah, harus kontrol ke dokter rawat jalan, mungkin bisa difasilitasi. Hal itu diakomodir ketika mahasiswa tersebut mempunyai bukti kuat bagi kami,” ujar Wildan kepada Gemercik, pada Senin (08/12).
Wildan menyebut bahwa selisih waktu sekecil apa pun saat membuka laman pemilihan dapat menyebabkan lokasi tampak penuh seketika, termasuk kasus mahasiswa sudah mengakses tetapi kalah cepat oleh pengguna lain dalam hitungan detik.
“Bisa saja ketika milih tapi sudah penuh, misalnya saja ketika menit kedua itu dia buka, tapi sudah penuh, bisa jadi kalah sama yang menit pertama, kan, 0,001 detik juga ngaruh. Makanya kami di LPPM itu semaksimal mungkin ada percobaan satu, dua, dan tiga,” jelas Wildan.
Kemudian Wildan menegaskan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) akan menindak dugaan kecurangan melalui verifikasi dan audit internal, serta melakukan evaluasi menyeluruh mengingat jumlah peserta mencapai 2.527 mahasiswa dan penentuan 130 desa.
“Kalau misal ada kecurangan, nantinya kami akan mematuhi berkaitan dengan menelusuri dulu, tabayyun, audit kembali, dan tentunya kami di sini akan terus memperbaiki penyelenggaran tidak hanya KKN, tetapi LPPM secara keseluruhan,” tegas Wildan.
Di sisi lain, Staf Administrasi Penelitian, Igo Sulaeman Sumarli, S.T., mengakui adanya kesalahan teknis dalam pemilihan lokasi akibat sistem baru dan persiapan yang dilakukan dalam waktu sangat singkat.
“Pembagian sesi itu mepet di waktu yang sangat berdekatan saat pemilihan, bisa jadi ini kurang maksimalnya kinerja developer maupun server. Kami juga lagi menanyakan ke developer apa saja yang terjadi dan kenapa bisa terjadi, karena sesi-sesi ini tanpa ada simulasi,” ujar Igo.
Terkait isu transparansi, Wildan juga menekankan bahwa mekanisme penentuan lokasi KKN telah dilakukan secara transparan dan terstruktur, dengan setiap desa yang terpilih melalui proses verifikasi, survei lapangan, serta rekomendasi resmi dari pemerintah daerah.
“Rekomendasinya dari pemerintah kabupaten turun ke kecamatan. Kami tidak ugal-ugalan nempatin desa. Kalau tidak ada izin, mahasiswa tidak bisa ke KKN. Terus, jauh-jauh sebelum war itu lokasi sudah ada beserta nomornya,” tutup Wildan.
Reporter: Rahma Chairani, Elinda, Zaky
Penulis: Silvia Ripa Nurkaromah
Penyunting: Mu”thia Khairani
