Gemercik News-Universitas Siliwangi (9/4). Ratusan massa aksi yang tergabung dalam serikat mahasiswa dan masyarakat Tasikmalaya melakukan aksi ‘Tasikmalaya Mengutuk’ pada Jumat, 8 April 2022 di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Massa aksi menuntut krisis multidimensi di era kepemimpinan Jokowi dengan menyoroti beberapa isu.
Massa aksi tergabung dari mahasiswa Universitas Siliwangi, Institut Agama Islam Tasikmalaya (IAIT), Konfederasi Mahasiswa Legislatif Tasikmalaya (KMLT), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), PD HIMA PERSIS Tasikmalaya Raya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan masyarakat umum.
Penundaan pelaksanaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan harga BBM beserta pajak PPN, ketidakstabilan harga minyak goreng, hingga permasalahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) baru menjadi isu yang disorot dalam aksi tersebut. Adapun beberapa pernyataan sikap adalah sebagai berikut:
- Menolak dengan tegas perpanjangan masa jabatan presiden.
- Menolak dengan tegas penundaan pelaksanaan pemilu.
- Mendesak presiden menolak wacana perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu.
- Mendesak MPR tidak melakukan perubahan konstitusi perpanjangan masa jabatan presiden.
- Mendesak partai-partai politik untuk berhenti menggulirkan wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
- Mendesak pemerintah menstabilkan harga BBM, minyak goreng, kenaikan PPN, dan rencana pembangunan IKN.
Sadid Farhan selaku koordinator lapangan aksi, mengatakan aksi ini berakhir tanpa adanya negosiasi maupun audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya. Ia pun berpihak pada penolakan dengan melaksanakan aksi serta diskusi nasional yang akan menjadi hasil akhir.
“Dengan menyeimbangkan kezaliman yang ada, kita telah berpihak pada penolakan tersebut, melakukan aksi-aksi, dan melakukan diskusi nasional dengan teman-teman aliansi mahasiswa yang lain. Kalau di daerah kita tidak menggunakan tahapan advokasi hanya saja menyatakan pernyataan sikap,” tutur Sadid.
“Kita mengawal terhadap perkembangan-perkembangan isu yang ada dan kita sedang menyusun gerakan-gerakan selanjutnya,” tambah Sadid.
Hal ini pun selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Andi Perdiana selaku ketua umum HMI cabang Tasikmalaya. Andi menuturkan akan percuma saja dilakukannya dialog karena masa aksi menganggap tidak percaya pada pemerintah.
“Aksi kita hari ini tidak melakukan dialog karena percuma dan kita menganggap tidak percaya dengan pemerintahan hari ini,” jelas Andi.
Di sisi lain, Andi mengatakan bahwa jika kebijakan belum berubah maka aksi besar akan terjadi sampai beberapa tuntutan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah.
Reporter: Aurel Abigail dan Andra Muhamad Ramdan
Penulis: Aurel Abigail
Penyunting: Fina Nurapipah