Meninjau Perpolitikan Kampus Menjelang MAM 2016
“UNSIL Krisis Kepemimpinan?”
Sumber Foto : http://evet-hestara.blogspot.co.id/2014/11/krisis-kepemimpinan.html
Tasikmalaya- Minggu (16/10) Presiden Mahasiswa dan Ketua Dewan yang baru dinantikan kehadirannya. Perpolitikan di tingkat Universitas terlihat adem ayem tanpa beredar isu apapun. Menginjak hari ke-7 pendafratan CAPRES beserta CAWAPRES dan CALEGtidak ada yang mendaftar satu calon pun. Keadaan ini ditakutkan terjadi seperti halnya tahun lalu yakni hanya ada calon tunggal CAPRES. Pembekuan ORMAWA Universitas sudah menanti tatkala tidak ada yang mau mengisi posisi tertinggi di kepemimpinan oraganisasi kampus baik di eksekutif maupun legislatif.
Jika memang terulang kembali calon Presiden Mahasiswa terutama yakni calon tunggal. Maka, satu pertanyaanpun hadir menyikapi keadaan ini, apakah UNSIL krisis kepemimpinan? Bisa iya, bisa tidak menjadi jawaban tepat menjawab pertanyaan diatas. Apakah ada yang salah dengan proses kaderisasi? Menjadi pertanyaan selanjutnya yang kadang kala dipertanyakan ketika kita memahami betul keadaan politik di tingkat Ormawa Universitas. Namun, kaderisasi dibutuhkan karena sosok kepemimpinan itu diciptakan walau tidak sedikit ada yang dilahirkan.
Perpolitikan di tingkat fakultas dan jurusan berbeda dengan perpolitikan di tingkat ORMAWAUniversitas. Salah satu Panitia MAM 2016 mengungkapkan analisisnya, “Memang benar perpolitikan di Universitas masih adem-adem. Namun, ORMAWA fakultas dan jurusan sudah ramai. Perbincangan hangat siapa yang akan mewakili fakultas atau jurusan untuk naik ke ORMAWA tingkat Universitas sudah menjadi topik sehari-hari.” Pernyataan ini membukan mata kita bahwa ternyata keadaan perpolitikan kampus sedang berjalan dan ramai ditingkat fakultas dan jurusan.
Jauh-jauh hari kadang kala antar satu fakultas dengan fakultas, fakultas dengan jurusan, jurusan dengan jurusan, jurusan dengan UKM sudah melaksanakan kontrak politik. Jatah posisi menteri dapat dipastikan sudah dibagi-bagi, tidak berbeda jauh dengan perpolitikan di tataran negara. Unsur kepentingan menjadi satu hal yang lumrah dimiliki setiap proses perebutan poisisi terjadi. (Syah)