Gemercik News–Universitas Siliwangi (25/06). Menjelang wisuda periode IV, rektor Universitas Siliwangi (Unsil) mengeluarkan surat keputusan mengenai biaya jaminan dan tata cara peminjaman toga. Dalam surat edaran tersebut, ditetapkan biaya jaminan peminjaman toga bagi wisudawan.
Zacky M. Nopal sebagai peserta wisuda program studi (prodi) Ekonomi Syariah (Eksyar) menyatakan bahwa pihak lembaga tidak menginformasikan secara langsung maupun resmi terkait surat keputusan tersebut. Akibatnya, lembaga dinilai cukup lalai dalam memberikan informasi kepada mahasiswa yang akan diwisuda.
“Dari lembaga itu tidak menginformasikan secara langsung ataupun secara resmi, gitu, sehingga saya rasa pihak lembaga cukup lalai dalam memberikan informasi terhadap mahasiswa,” ungkap Zacky.
Sementara itu, peserta wisuda prodi Pendidikan Fisika, Raden Syania Dwi Munira, mengatakan kebijakan tersebut dianggap memengaruhi pengeluaran yang sudah dirancang oleh setiap mahasiswa, terutama wisudawati. Kebijakan ini tentu akan mengubah rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh setiap wisudawan dan wisudawati.
“Tentu memengaruhi sekali. Di mana mengenai pengeluaran juga sudah direncanakan. Apalagi untuk wisudawati, dari mulai kebaya dan lain-lain, itu sudah di RAB kan mungkin, ya, jadi ketika ada kebijakan ini mungkin sedikit mengubah rencana kita juga,” tutur R. Syania.
Kemudian, salah satu peserta wisuda dari jurusan Informatika, Wisnu Arya Nugraha mengatakan bahwa tinggi rendahnya biaya jaminan dianggap relatif. Menurutnya, nominal yang ditetapkan merupakan harga yang wajar. Selain itu, jika biaya jaminan tersebut lebih rendah, kemungkinan besar para wisudawan/i akan merasa malas untuk mengembalikan toga tersebut.
“Soal terlalu tinggi atau enggak, itu relatif, ya, karena cuman jaminan. Menurut saya Rp200.000 itu harga yang normal, kalo lebih rendah kemungkinan orang-orang akan mikir, ya udah aja gitu, males ngebalikin, Rp50.000 doang. Kalo Rp200.000 mungkin harga yang lumayan bisa bikin mikir dulu, gitu, bagi sebagian orang,” ucap Wisnu.
Selanjutnya, Raden Syania Dwi Munira menganggap bahwa pihak lembaga telah merancang kebijakan ini dengan kurang tepat. Waktu penyampaian yang berdekatan dengan jadwal wisuda membuat para wisudawan/i kebingungan dalam menentukan cara menanggapi kebijakan tersebut.
“Kebijakan ini sepertinya udah dirancang sedemikian rupa, sehingga disampaikan ketika waktunya sudah mepet dengan wisuda. Jadi, para mahasiswa bingung bentuk audiensinya seperti apa, terutama bagi mahasiswa yang sudah malas untuk demo-demo gitu,” ucap Syania.
Terakhir, Wisnu Ara Nugraha berharap pihak rektorat dapat mengomunikasikan lebih lanjut terkait kebijakan terbaru ini. Jika ada tujuan tertentu yang diinginkan pihak rektorat, mahasiswa akan lebih mengerti apabila informasi disampaikan secara jelas.
“Harapannya mungkin, rektorat bisa lebih mengomunikasikan soal ini dengan baik, dengan jelas, transparan, gitu. Mungkin ada tujuan-tujuan tertentu yang diincar rektorat, yang kita sebagai mahasiswa kalo diomongin bisa paham kok,” pungkas Wisnu.
Reporter: Sheli, Rahma, dan Khopipah
Penulis: Annisa Dwi Febrilana
Penyunting: Fika Fatma Yuslia
