Gemercik News–Universitas Siliwangi (26/02). Universitas Siliwangi (Unsil) menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) 2025 yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pemotongan dana operasional perguruan tinggi berdampak besar pada berbagai sektor. Namun, sektor akademik tetap diprioritaskan.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Unsil, Dr. Drs. Gumilar Mulya, M.Pd., menjelaskan bahwa anggaran perguruan tinggi negeri (PTN) bersumber dari tiga komponen, yaitu Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dana Rupiah Murni, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Persentase BOPTN dipotong 50 persen, Rupiah Murni 90 persen, dan PNBP dipangkas 44 persen, sementara dana – dana itu sangat kami butuhkan,” tutur Dr. Drs. Gumilar kepada Gemercik, Rabu (26/02).
Dr. Drs. Gumilar menambahkan bahwa Unsil tetap memprioritaskan akademik agar kegiatan perkuliahan tidak terganggu. Langganan jurnal dan kebutuhan akademik lainnya tetap dipertahankan, sementara pembangunan dan pengadaan fasilitas ditunda untuk sementara waktu.
“Kami sudah mengundang para wakil dekan Bidang Keuangan dan Kepala Sub Bagian (Kasubag) fakultas untuk memahami kondisi ini. Semua sepakat bahwa hal – hal yang bisa ditunda, ya ditunda dulu, kecuali yang berhubungan langsung dengan akademik,” tambahnya.
Selain akademik, Dr. Drs. Gumilar menjelaskan bahwa efisiensi anggaran diterapkan dalam berbagai aspek operasional kampus. Namun, pemangkasan anggaran juga berdampak pada dana Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang sebelumnya dialokasikan melalui BOPTN dan PNBP.
“Sekarang kegiatan dinas dan rapat dilakukan secara daring, tidak ada konsumsi dalam acara wisuda, dan dana untuk Ormawa atau HMJ juga dipotong cukup besar. Ormawa harus peduli terhadap dampak kebijakan efisiensi ini,” jelasnya.
Meskipun efisiensi anggaran telah dilakukan, Dr. Drs. Gumilar mengungkapkan bahwa Unsil hanya mampu bertahan hingga lima bulan ke depan, terhitung sejak Februari 2025. Jika dalam periode tersebut dana masih ditahan, layanan kampus dan fasilitas pendukung perkuliahan lainnya dapat terganggu.
“Kalau listrik mati, pastinya WiFi dan LCD juga mati. Masa pakai lilin untuk kuliah? Kami setuju efisiensi, tapi jangan terlalu besar. Pemerintah juga harus jelas dalam pengelolaan dana hasil efisiensi ini,” tutupnya.
Reporter: Kamila Cahya Aulia, Dhanti Trioktaviani
Penulis: Silvia Ripa Nurkaromah
Penyunting: Syahla Zira Ridwan