Gemercik News-Tasilmalaya (21/09). Setelah menjadi Wali Kota Tasikmalaya (definitif), Muhammad Yusuf terangkan pada sisa jabatannya, bahwa tidak akan ada pembaharuan untuk pembangunan Kota Tasikmalaya. Hal ini diterangkan oleh Yusuf pada dua aksi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Serikat Mahasiswa Tasikmalaya (SEMATA).
“Tidak ada perubahan, karena kita sudah punya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Saya tinggal menyelesaikan yang sudah direncanakan sejak tahun 2017 dan melanjutkan saja. RPJMD sudah di-review, tinggal kita laksanakan. Mudah-mudahan di akhir jabatan saya, 2022, semua yang sudah diprogramkan dengan janji politik kami dengan pak Budi kemarin itu, bisa terlaksana dengan baik,” tutur Yusuf.
Aksi yang dilakukan HMI dan SEMATA setelah dilantiknya Yusuf, untuk mempertanyakan terkait kinerja dan visi-misi Wali Kota Tasikmalaya di sisa periodesasinya hingga tahun 2022.
“Diskusi sajalah kita, ya. Karena saya dulu pernah merasakan menjadi mahasiswa. Saya dulu pernah jadi mahasiswa, sama dengan teman-teman yang lain,” ucap Yusuf.
Idham Ansori sebagai Koordinator Aksi SEMATA, menyampaikan aksi ini pasca pelantikan Yusuf, sebagai Wali Kota Tasikmalaya dengan mempertanyakan terkait visi-misi yang sudah direncanakan pasca janji politik.
“Urgensi yang dilayangkan pada aksi ini, supaya ada rasa profesionalitas, tidak ada titipan dari apapun itu. Jadi, dinas-dinas terkait itu menjadi profesionalitas. Aksi SEMATA ini tidak ada sangkut-pautnya dengan aksi yang diselenggarakan oleh HM, meskipun waktunya secara bersamaan,” jelas Idham.
Robby sebagai Koordinator Aksi HMI, menuturkan bahwa landasan aksi ini karena geram oleh berbagai aktivitas pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan jumlah massa aksi kurang lebih 80 orang. Dimana kota Tasikmalaya sebagai kota dengan angka kemiskinan terburuk di Jawa barat.
“Hal itu bukan hal yang remeh, tetapi hal yang harus diselesaikan oleh Wali Kota Tasikmalaya. Maka dari itu, kita melaksanakan aksi sebagai bahan dan juga sebagai gagasan ideologi yang memang kita kaji bersama-sama di cabang Tasikmalaya, untuk menyampaikan hal tersebut kepada Wali Kota Tasikmalaya secara langsung,” tutur Robby.
Robby mengatakan urgensi dari aksi ini, Wali Kota Tasikmalaya harus menyelesaikan kebijakan, ataupun permasalahan dari aspek ekonomi dan ketimpangan sosial dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat dalam masa terakhir jabatan 14 bulan.
“Wali Kota menjadi pimpinan, bisa menyelesaikan tugas. Tidak hanya orasi tanpa aksi yang jelas, tetapi menuntut Wali Kota Tasikmalaya untuk bisa menjalankan roda pemerintahan seefektif mungkin, sebaik mungkin, agar kesejahteraan masyarakat terjamin,” jelas Robby.
Reporter: Syahda, Farda, Kris
Penulis: Farda
Penyunting: Andini Primadani