Gemercik News–Universitas Siliwangi (12/05). Kasus Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) menjadi topik perbincangan saat ini, termasuk di Universitas Siliwangi (Unsil). Menurut Pandu Jaya Laksono dari jurusan Pendidikan Masyarakat angkatan 2022, kasus ini terjadi karena ada mahasiswa yang dianggap mampu, tetapi telah memanipulasi data, sehingga terjadi kesalahan dalam penetapan penerima KIP-K.
“Ada orang yang masih bekecukupan, cuma masih aja gitu kayak memanipulasi data dan segala macam yang jadinya dapat bantuan dari KIP-K itu sendiri gitu,” ucap Pandu Jaya Laksono kepada Gemercik pada Rabu (8/5/2024).
Sementara itu, menurut Hesti Siti Aisyah Putri, mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2023, adanya kesalahan dalam menentukan mahasiswa sebagai penerima KIP-K. Menurutnya, kejadian tersebut terlihat tidak adil bagi mahasiswa yang dinilai kurang mampu dalam menunjang perkuliahan.
“Kelihatannya kurang adil ya, apalagi kan mahasiswa itu dia bisa disebut berkecukupan, sedangkan banyak di luar sana yang masih kurang mampu dan masih melanjutkan kuliahnya,” tutur Hesti.
Lebih lanjut, Pandu menjelaskan terkait permasalahan finansial merupakan kebutuhan setiap orang. Namun, di sisi lain ada orang lain yang juga lebih membutuhkan. Menurutnya, hal tersebut perlu dipikirkan dan diperhatikan, sehingga tidak dinilai serakah walaupun memang kebutuhan finansial menjadi hal penting bagi setiap orang.
“Mengenai permasalahan keuangan atau finansial semua orang butuh. Namun, ada juga orang yang lebih mmbutuhkan dibanding kita gitu. Hal-hal tersebut itu perlu diperhatikan gitu,” papar Pandu.
Selanjutnya, Hesti berharap pihak kampus untuk lebih teliti dan peduli terkait penetapan penerima KIP-K ini, sehingga kesalahan seperti ketidaktepatan mengenai sasaran dapat teratasi.
“Harusnya pihak kampus harus benar-benar teliti dan lebih aware terkait KIP-K ini, jangan sampai salah sasaran lagi dalam memilih mahasiswa KIP-K ini,” ucap Hesti.
Selain itu, Pandu menambahkan terkait penyeleksian mahasiswa penerima beasiswa KIP-K perlu diperketat kembali, terutama mengenai tim survei agar tidak terjadi hal-hal seperti manipulasi data atau kesalahan dalam pemberkasan beasiswa KIP-K.
“Mengenai kebijakan, menurut saya harus diperketat lagi gitu, kayak tim survei atau segala macam untuk tidak terjadi yang memanipulasi data atau yang emang kesalahan mendata,” ungkap Pandu.
Terakhir, Pandu berharap setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP-K ini mampu menggunakan dengan sebagaimana mestinya, sehingga dapat menunjang proses perkuliahan.
“Untuk yang mempunnyai KIP-K itu sendiri atau bantuan dari KIP-K itu ya minta tolong dipergunakan sebagaimana mestinya untuk menunjang proses perkuliahan gitu,” tutup Pandu Jaya Laksono.
Reporter: Khopipah Indah
Penulis: Annisa Dwi Febrilana
Penyunting: Hanna Juliana
