Aksi Hardiknas BEM FKIP Desak Pemerintah Benahi Pendidikan Kota Tasikmalaya

Gemercik News–Tasikmalaya (5/05). Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (BEM FKIP) Universitas Siliwangi (Unsil) bersama gerakan mahasiswa kolektif Unsil menggelar aksi dalam momentum memeringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), pada Senin (4/05) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

Aldin Rudiansah, selaku Koordinator Lapangan Aksi mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya atas berbagai persoalan pendidikan yang dinilai belum terselesaikan hingga saat ini. Selain itu, mahasiswa turut menilai program “Tasik Pintar” belum memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat.

“Untuk aksi ini kami peringati sebagai peringatan kepada pemerintah setempat bahwasanya pendidikan yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya itu sedang tidak baik-baik saja,” ungkap Aldin kepada Gemercik, pada Senin (4/05).

Lebih lanjut, Aldin menjelaskan bahwa momentum Hardiknas dipilih sebagai bentuk pengingat kepada pemerintah daerah agar lebih serius memperhatikan kondisi pendidikan di Tasikmalaya, mengingat masih banyak program pemerintah yang belum terealisasi secara maksimal serta persoalan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata.

“Yang sedang terjadi sekarang adalah tuntutan mengenai transparansi anggaran dari pemerintahan, khususnya dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Kemudian, Aldin juga menyampaikan bahwa aksi tersebut tidak hanya menyoroti persoalan transparansi anggaran pendidikan. Tetapi juga mengangkat isu kesejahteraan guru honorer yang hingga kini disebut masih belum menerima pembayaran gaji, khususnya pada periode Maret hingga April.

“Tuntutan yang dibawa pada aksi hari ini bahkan sedang berlangsung sekarang adalah terkait upah dari guru honorer,” tambahnya.

Di sisi lain, Aldin juga mengkritisi kondisi akses pendidikan di beberapa sekolah, salah satunya SMA 11 yang disebut telah berdiri, namun belum didukung akses jalan yang memadai. Menurutnya, pemerintah daerah juga memerhatikan fasilitas pendukung yang menunjang keberlangsungan pendidikan.

“Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait, mereka melancarkan ataupun menyelesaikan sekolah yang memang ada, memperhatikan sekolah yang ada di SMA 11 itu,” jelasnya.

Dalam hal itu pula, Aldin menegaskan bahwa aksi ini memiliki urgensi besar karena pendidikan merupakan landasan utama dalam pembangunan masyarakat. Menurutnya, tanpa kualitas pendidikan yang baik, segala upaya pembangunan lainnya tidak akan berjalan maksimal.

“Kami berharap tuntutan yang dibawa hari ini bisa menjadi jawaban bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Karena, tanpa landasan pendidikan yang kuat, upaya apa pun dari segi ekonomi maupun politik tidak akan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Terakhir, Aldin berharap seluruh tuntutan yang dibawa dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk segera menghadirkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Kota Tasikmalaya. Mereka juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan kebijakan pemerintah pasca aksi berlangsung.

“Setelah aksi ini, kami akan terus mengawal apakah mereka mendengarkan ataupun mengimplementasikan apa yang menjadi tuntutan kami atau tidak,” tutupnya.

PJ Liputan : Rendi, Ade Reva

PJ Nulis : Hilma Fitriyani

PJ Nyunting : Maya