Ketimpangan Anggota Kelompok KKN Periode II Unsil, LPPM Lakukan Evaluasi Sistem

Gemercik News–Universitas Siliwangi (26/05). Menjelang pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II Tahun Ajaran 2025/2026, sejumlah mahasiswa mempertanyakan mengenai ketimpangan jumlah anggota antarkelompok. Menanggapi hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi (Unsil) menjelaskan mekanisme pembagian kelompok serta langkah yang telah diambil guna memastikan pemerataan beban kerja mahasiswa.

Pengelola data LPPM Unsil, Igo Sulaeman, S.T., mengungkapkan pembagian kelompok dilakukan melalui sistem pemetaan berbasis algoritma. Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan keberagaman jurusan, proporsi jenis kelamin, dan pemerataan beban kerja mahasiswa.

“Di sistem itu kita sudah bikin algoritma supaya setiap kelompok itu terdiri dari beragam jurusan dan disesuaikan dengan proporsi jenis kelamin,” ungkap Igo kepada Gemercik, pada Selasa (26/05).

Lebih lanjut, Igo menjelaskan bahwa pembagian kelompok juga tergantung pada jumlah mahasiswa dari setiap program studi. Jurusan dengan jumlah mahasiswa terbatas tidak dapat tersebar di seluruh kelompok. Selain itu, ketimpangan jumlah anggota juga dipicu oleh kosongnya kuota akibat mahasiswa yang berpindah ke program KKN Internasional.

“Kalau misalkan jumlah mahasiswa akuntansi yang cewek itu 30, tapi jumlah kelompoknya ada 80, nggak mungkin slotnya ada di 80 kelompok. Makanya sekarang ada beberapa kelompok yang 15 dan 16 anggotanya. Salah satu slotnya itu nggak ada yang isi karena ada yang ikut KKN Internasional,” ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, pihak Unsil mengaku langsung melakukan evaluasi bersama pengembang sistem SINTESYS KKN guna memperbaiki mekanisme pembagian kelompok pada periode berikutnya. Langkah yang diambil yaitu dengan dilakukannya penyesuaian kuota kelompok peserta KKN reguler, serta dilakukannya pembubaran kelompok dengan jumlah anggota sedikit dan dipindahkan ke kelompok lain demi menjaga pemerataan beban kerja.

“Kita langsung koordinasikan dengan developer dari SINTESYS KKN bahwa sistem harus ada cut untuk slotnya. Kelompok 40 karena anggotanya 12 orang, kita pecah, kita masukkan ke beberapa kelompok yang memang kurang dari 15 sampai 18,” ujarnya.

Menjelang pelaksanaan KKN, pihak Unsil juga mengaku telah menyiapkan proses pelepasan mahasiswa yang akan dilakukan secara daring dengan melibatkan pemerintah daerah dan dinas terkait.

“Kalau pelepasan kita laksanakan secara online, cuman kita tetap akan mengundang pihak-pihak yang ada di lapangan seperti dari kabupaten,” jelasnya.

Dalam memastikan kesiapan teknis, LPPM menyebutkan telah melakukan survei awal ke seluruh kecamatan yang menjadi sasaran lokasi KKN guna meminimalisir potensi miskomunikasi antara mahasiswa dan pemerintah setempat. LPPM juga memastikan setiap kendala selama pelaksanaan KKN akan dibahas bersama pimpinan dan mahasiswa terkait sebelum keputusan.

“Untuk koordinasi di lapangan itu sebelumnya kita sudah survei ke semua kecamatan yang kita jadikan sasaran. Setiap kendala yang ada di LPPM itu selalu kita laporkan ke pimpinan,” ujarnya.

Terakhir, Igo berharap pelaksanaan KKN Periode II dapat berjalan dengan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga mampu menjaga nama baik Unsil di lapangan.

 “Harapannya semuanya berjalan lancar, mudah-mudahan mahasiswa KKN yang sekarang dapat benar-benar menjaga nama baik Unsil di lapangan,” tutupnya.

Reporter: Berinda Cesilla Azwar, Agnia Azzahra Nababan @erincecilla @agniazzhr

Penulis: Neng Rivha Darojatul Hasanah @vadehaa

Penyunting: Anisa Lutfiah Khairunnisa @a.nisa_lutfiah