Aliansi BEM Tasikmalaya Suarakan 13 Tuntutan, dari Karhutla hingga Isu Daerah

Gemercik News–Tasikmalaya (28/10). Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang tergabung dalam 24 kampus di Tasikmalaya, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya pada Rabu (28/10). Aksi ini membawa 13 tuntutan berskala nasional di antaranya  isu Karhutla, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, terdapat tuntutan isu lokal yaitu isu Ciangir, Dadaha, dan geng motor.

Koordinator aksi, Abdan Syakuro, menjelaskan bahwa meluasnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah membutuhkan respon yang lebih terarah dari pemerintah pusat. Abdan menekankan pentingnya langkah konkret seperti menjadikannya bencana nasional untuk memastikan penanganan tidak berjalan secara terpisah, mengingat kondisi beberapa wilayah yang masih sangat memprihatinkan.

“Dalam aspek anggaran itu bakal dikerahkan, sehingga penanganan dan penyelesaian masalah Karhutla itu lebih efektif. Efektivitas dan komando nasional akan terfokus dalam penyelesaian masalah, itu kalau penetapan bencana nasional. Maka itu kami menuntut dengan kondisi Kalimantan, Sumatera, Papua yang semakin masif,” jelas Abdan kepada Gemercik, pada Rabu (28/10).

Selanjutnya, Abdan menyoroti penggunaan anggaran pemerintah, khususnya dalam menentukan prioritas program kerja yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat. Abdan mengkritisi  sejumlah program prioritas pemerintahan Prabowo, seperti KDMP dan MBG yang menurutnya perlu dievaluasi dari segi efektivitas pembiayaan.

“Yang paling mendesak itu efektivitas anggaran APBD. Karena banyak program kerja kerja dari Pak Prabowo yang memang tidak signifikan atau efektif dalam segi khususnya KDMP, MBG. Sehingga salah satunya anggaran pendidikan menjadi sebuah pengorbanan yang 20% dialihkan menjadi anggaran program kerja itu sendiri,” jelasnya.

Terakhir, Abdan menyatakan bahwa indikator keberhasilan aksi tidak hanya diukur dari tersampaikannya aspirasi kepada pihak terkait. Tetapi juga dari keterbukaan pemerintah dalam menindaklanjuti setiap tuntutan yang  disampaikan. Abdan menyampaikan, aspirasi perlu diikuti dengan komitmen yang jelas serta langkah konkret agar tuntutan tidak berhenti pada kesepakatan semata.

“Pada intinya, hasil konsul kemarin kita menyampaikan aspirasi dan mendatangani fakta integritas. Dan Alhamdulillah pihak instansi terkait mentadatangi dan mendengarkan aspirasi kita. Mudah-mudahan kita itu akan melakukan berkala juga dan menyampaikan dan meminta transparansi atas tuntutan kita,” tutupnya.

Reporter: Rendi Pebrian, Agnia Azahra Nababan

Penulis: NurAlliyah Zahira

Penyunting : Elinda Siti Nurhasanah