UKM Unsil Gelar Audiensi Dana DIPA

Gemercik News-Universitas Siliwangi (4/11). Telah digelar Audiensi UKM Universitas Siliwangi terkait Dana Kemahasiswaan dan Nasib UKM di Universitas Siliwangi, pada Selasa (3/11) bertempat di Ruang Rapat Rektorat 1, Gedung Rektorat Universitas Siliwangi. Audiensi digelar dalam rangka meminta transparansi informasi dan kejelasan problematika dana kemahasiswaan.

“Audiensi ini kita khususkan untuk Pak Warek (Wakil Rektor) III, khusus untuk yang memegang kuasa, namun secara khusus tadi pun hadir kepala BUK (Biro Umum dan Keuangan),” tutur Dede Aji Septiandi, selaku Koordinator Audiensi UKM Unsil.

Ada 6 UKM yang mewakili audiensi antara lain: Seni Musik, KISI, Teater, Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Pers Mahasiswa, dan Khaniwata. Poin-poin tuntutan UKM Universitas Siliwangi, yaitu:

1. Kejelasan Revisi Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

2. Kejelasan Dana Ombus.

3. Batas waktu pengajuan Dana Proker (Program Kerja).

4. Meminta jaminan dan komitmen dari Pihak Rektorat.

5. Kejelasan kegiatan di kampus.

6. Kejelasan sekretariat UKM di Gedung Trigatra.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. H. Budy Rahmat Ir., MS. menyambut baik audiensi ini,

“Ada inisiatif seperti ini kita sambut, bagus ini dalam rangka sosialisasi penjelasan tentang bagaimana gitu ya, kita rumitnya perbedaan semua terkaget-kaget lah ya, dijelaskan bersama-sama, (supaya) diketahui, gitu ya, bagus,” tuturnya.

Dalam menjawab poin tuntutan ke-1, Drs. Nana Sujana, M.Si. (Kepala Biro), Adin Rohidin, S.Sos. (Kabag. Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat), Kunkun Kurmansyah, SH., MH (Kasubbag. Rumah Tangga dan Barang Milik Negara) menyampaikan, dana DIPA tahun ini mengalami revisi dan banyak sekali perubahan.

Dana yang berhubungan dengan kegiatan yang mengundang bayak orang untuk berkerumun ditiadakan, dana perjalanan dinas dihilangkan, dan dana-dana yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan luring ditiadakan.

Revisi anggaran dana sudah dimulai dari bulan Maret, setelah bulan Maret ada revisi lagi bulan Juli hal tersebut berkaitan dengan bantuan kuota internet dan bantuan logistik mahasiswa Unsil yang ter dampak tidak bisa pulang karena adanya PSBB.

Revisi anggaran tersebut mengalami banyak sekali dinamika karena proses revisi anggaran ini berbarengan dengan belanja pegawai dan perencanaan dana DIPA 2021. 

Namun, karena sekarang proses revisi RAB sudah selesai dengan menggunakan sistem digitalisasi maka pada saat ini lembaga sedang menunggu ADK (Arsip Data Komputer).

Perkiraan biasanya setelah tiga hari kerja akan turun ADK. Sudah di ACC tanggal 3 November 2020, seharusnya tanggal 4 November 2020 selesai, turun ADK.

Setelah ADK tersebut muncul maka pencairan dana DIPA bisa dicairkan. Termasuk semua dana bagi Ormawa di Unsil. Dana DIPA bisa dicairkan dengan catatan SPJ nya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masing-masing UKM.

Dalam menjawab poin tuntutan ke-2, Kunkun Kurmansyah dan Adin Rohidin menyampaikan, dana OMBUS sebetulnya sama semuanya bermuara pada revisi dana DIPA. Setelah dana DIPA selesai dan disetujui oleh Kemenkeu maka dana OMBUS bisa segera dicairkan. Dengan catatan SPJ nya harus jelas dan tidak mengada-ngada.

Dalam menjawab poin tuntutan ke-3, Yadi Mulyadi, S.Pd. (Kasubbag. Kemahasiswaan) menyampaikan, batas waktu pengajuan dana Proker terakhir pengajuan proposal tanggal 23 November 2020, terakhir batas waktu pengajuan dana Proker 30 November 2020 dan batas akhir Pencairan dana Proker terakhir tanggal 7 Desember 2020. Karena akhir bulan, tanggal 31 Desember 2020 akan tutup buku.

Dalam menjawab poin tuntutan ke-4, Dr. Drs. Ade Rustiana, M.Si. (Kepala Biro) menyampaikan, pihak lembaga berkomitmen dan memberi jaminan bahwasanya akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi hak dari setiap ORMAWA. bahkan kepala BAKPK menjamin dalam waktu dekat permasalahan dana DIPA dan dana Ombus akan segera dicairkan.

Dalam menjawab poin tuntutan ke-5, Prof. Budy menuturkan, sesuai surat edaran Rektor No. 26 pada tanggal 1 Oktober, butir tiga, isinya menghentikan seluruh kegiatan Ekstrakurikuler kemahasiswaan atau menggantinya dengan kegiatan daring. Jadi segala kegiatan diizinkan dengan syarat dilaksanakan secara daring.

Dalam menjawab poin tuntutan ke-6, Nana Sujana dan Prof. Budy menyampaikan, hal yang berkaitan dengan Gedung Trigatra pihak lembaga mengatakan bahwasanya Gedung Trigatra sudah tidak layak huni dan akan direnovasi. Menunggu kesepakatan antara pihak yayasan Universitas Perjuangan dengan Universitas Siliwangi. Ke depan pihak lembaga berjanji akan membuat kesekretariatan UKM di satu atap kan dan layak huni.

“Dapat dipahami revisi itu memang karena adanya Covid. Ada alokasi yang memang awalnya untuk dana UKM atau delegasi itu harus diserap oleh Covid. Namun yang jadi permasalahannya adalah tidak adanya informasi kejelasan dana UKM. Bahkan kita sampe mentok sampe akhir, bulan November baru audiensi dan baru ada kejelasan dari mereka (lembaga),” kata Dede Aji.

Dalam wawancaranya, Dede Aji Septiandi menuturkan akan tetap memantau terkait tuntutan yang dibicarakan ketika audiensi, dan akan ditindak lanjuti khususnya terkait Dana DIPA. Jika tak kunjung terealisasi, pihaknya akan kembali mengadakan konsolidasi dengan semua UKM di Unsil.

“Regenerasi UKM terus berjalan, kaderisasi terus berjalan, dalam program kerja itu memang perlu dana. Tidak elok lah, tidak etis bahwa dana UKM itu dari mahasiswa, atau dana talang. Saya rasa sudah kewajiban bahwa Unsil harus mendanai kegiatan kemahasiswaan,” tegas Dede Aji.

Berkaitan dengan regenerasi ORMAWA, dalam wawancaranya, Prof. Budy, menuturkan bahwa ke depannya perlu dibuat pedoman pemilihan pengurus ORMAWA dalam masa daring.

Berkaitan dengan regenerasi ORMAWA, dalam wawancaranya, Prof. Budy, menuturkan bahwa ke depannya perlu dibuat pedoman pemilihan pengurus ORMAWA dalam masa daring.

Hal tersebut mengingat kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan, termasuk musyawarah umum anggota, boleh dilaksanakan dengan syarat dilaksanakan secara daring.

“Pokoknya dibentuk formatur saja yang sederhana, gitu ya, kalau tidak bisa melakukan musyawarah bersama (atau) musyawarah besar, cukup dengan itu saja lah, dengan apa, pembentukan formatur. Formatur nanti membentuk pengurus baru.” Ujarnya.

Reporter: Dila

Penulis: Eva, Dila

Penyunting: Jihan F

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed